“RUU Omnibuslaw juga akan memberikan dampak buruk pelayanan kepada warga masyarakat. Karena kemampuan dan kandungan kesehatan semakin berkurang dan dikenakan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Menurutnya diduga adanya gerakan pelemahan terhadap peran profesi kesehatan karena tidak diatur dengan undang-undang tersendiri.

Terdapat juga upaya-upaya untuk menghilangkan peran-peran organisasi profesi yang selama ini telah berbakti bagi negara dalam menjaga mutu dan profesionalisme anggota profesi yang semata-mata demi keselamatan dan kepentingan pasien.

Padahal keberadaan organisasi profesi beserta seluruh perangkatnya yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan, seharusnya tetap disertakan oleh pemerintah dalam merekomendasikan praktik keprofesian di suatu wilayah.

“RUU Kesehatan Omnibus Law terkesan terburu-buru entah apa yang dikejarnya, terbukti dengan banyaknya pasal kontroversial dan multitafsir yang menyebabkan polemik di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Yenni, pemerintah harus memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga pelayanan. Banyak tantangan seperti masalah penyakit-penyakit yang belum terselesaikan, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta kerentanannya kejahatan siber, harus dihadapi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Demi mencapai tujuan itu, kami bersepakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan tidak menghapuskan UU yang mengatur tentang Profesi Kesehatan yang sudah ada dan mendorong penguatan UU Profesi Kesehatan lainnya,” kata Yenni.

Pihaknya juga mendesak agar Pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat. 

“Pertimbangan kami pengaturan Omnibus Law harus mengacu pada kepentingan masyarakat. Kemudian, pe nataan di bidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik. Serta kami berharap agar disertakan  dalam penyusunan Omnibus law di bidang Kesehatan,” demikian Yenni. (red)