banner 728x250

APBD Provinsi Bengkulu TA 2023 Disahkan

banner 120x600

Bengkulu.Bukitbarisannews.com.- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2023 telah disahkan dengan pendapatan daerah sebesar 2,89 triliun sedangkan belanja daerah Rp 2,97 triliun, dalam rapat paripurna ke-14 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda pandangan akhir fraksi, Selasa (29/11/2022).

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, yang didampingi Waka III, Erna Sari Dewi. Juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, serta diikuti anggota dewan lainnya, jajaran instansi vertikal, pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya.

banner 325x300

Dari pandangan umum yang dibacakan delapan juru bicara (jubir) setiap fraksi DPRD Provinsi Bengkulu disetujui jika Raperda RAPBD TA 2023 dapat dibahas dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2023.

Selain itu, juga menyampaikan beberapa pandangan untuk menjadi pertimbangan Pemprov menjalankan kebijakan kedepan.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P, Edwar Samsi, menyatakan setuju dengan RAPBD TA 2023 yang sudah dibahas dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Serta meminta Pemprov Bengkulu dalam hal ini Gubernur dan jajarannya untuk dapat berupaya menciptakan sumber pendapatan baru dan meningkatan sumber yang ada untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

“Dengan adanya proyeksi defisit APBD sebesar 80 Miliar itu, kita minta adanya fokus pada pengoptimalan dan peningkatan PAD,” ungkap Edwar.

Selain itu, juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal infrastruktur transportasi yang terhambat selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19.

“Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Karena akses jalan menjadi jantung ekonomi masyarakat untuk menghadapi ekonomi global 2023,” ujar Edwar.

Disisi lain Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah MMA yang mengikuti rapat paripurna secara daring dari luar daerah menyampikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap semua pihak sehingga RAPBD 2023 dapat disahkan menjadi Perda APBD 2023.

Kemudian berjanji akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya.

“Tertundanya pembangunan selama 2 tahun ini benar-benar menekan ekonomi kita, untuk itu ditahun 2023 mendatang kita akan kembali melanjutkan semua program yang sudah tertuang didalam RPJMD,” kata Rohidin.

Pemprov juga akan segera menindaklanjuti catatan setiap Fraksi khsusunya dibidang infrastruktur yang selama 2 tahun ini terhambat akibat Pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk defisit anggaran yang mencapai 80 Miliar, dirinya beserta jajarannya akan segera mengoptimalkan potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ada.

“Kemudian catatan-catatan terkait infrastruktur dan upaya peningkatan serta pemanfaatan potensi PAD yang ada akan kita optimalkan kedepannya, khususnya yang ditangani langsung OPD,” pungkas Rohidin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri yang hadir secara langsung dan menandatangani mewakili Gubernur Bengkulu, mengatakan akan segera menyampaikan Perda tersebut sesuai regulasi ke Pemerintah Pusat.

“Tadi semua fraksi sudah menyetujui dan akan kita sampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi baru nanti kita sahkan,” kata Hamka.

Sedangkan, untuk defisit anggaran yang direncanakan menurutnya bukan sesuatu hal salah. Karena APBD merupakan anggaran berjalan sehingga tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu akan ada peningkatan dan potensi PAD baru.

“Biasa itu dalam penyusunan anggaran seperti itu, namanya juga penyusunan anggaran berjalan, pasti nanti ada penambahan pendapatan untuk itu,” jelas Hamka.

Dia juga menyampaikan, pengoptimalan PAD yang ada salah satunya potenai PAD yang ada di OPD-OPD terkait. Karena hal tersebut tidak bergantung dengan pihak lain, sehingga lebih mudah dioptimalkan

“Kita akan optimalkan pendapatan yang khusus dikelola langsung oleh OPD, itu yang akan kita tekankan utama,” tutup Hamka.(red).

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *