Acara Evaluasi Program Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2023, Jumat (14/7) di Hotel Mercure Bengkulu
Bengkulu.Bukitbarisannews.com.- Pemerintah pusat telah menginstruksikan untuk mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil dan koperasi. Pembelian produk-produk tersebut juga diminta agar dapat dibeli melalui katalog elektronik maupun pada tokoh daring. Selain itu, instansi pemerintah juga diminta agar dapat mengimplementasikan digitalisasi dalam menjalankan kebijakan maupun program yang ada.
Berpedoman dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajarannya hingga saat ini terus mendorong dan mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dalam menjalankan program maupun kebijakan daerah.
”Kalau kebijakan dan payung hukumnya sudah jelas, kita ada instruksi presiden, ada temuan BPK yang mewajibkan kita dengan sistem digitalisasi baik untuk pembayaran maupun setoran itu semuanya diarahkan ke sifatnya non tunai. Jadi jika dengan non tunai artinya dengan digitalisasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si, Jumat (14/7) kemarin saat diwawancarai awak media usai menghadiri Acara Evaluasi Program Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2023, Jumat (14/7) di Hotel Mercure Bengkulu.
Ia memaparkan, dalam penerapan digitalisasi pihaknya telah mendorong berbagai sektor kinerja terutama dalam layanan maupun realisasi program dan kebijakan. Apalagi ia menyebut di lingkungan pemerintahan provinsi Bengkulu sendiri telah melakukan digitalisasi pajak dan saat ini mendorong dapat dioptimalkan pada sektor retribusi daerah.
”Untuk pajak daerah hampir semuanya sudah kita lakukan dengan digitalisasi, tapi untuk retribusi daerah banyak sekali yang belum melaksanakan digitalisasi. Kalau pajak daerah hampir 90 persen kita sudah digitalisasi, tinggal retribusi yang belau. Kita dalam waktu dekat akan diujicobakan di kawasan Bentang marlborough dan rumah pengasingan bung Karno, nanti dia kan meluas sendiri,” papar Hamka Sabri.
Persoalan digitalisasi ini juga menjadi perhatian penting dari Pemprov Bengkulu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan daerah.
”Contohnya di Provinsi Lampung saja di pasar sudah digitalisasi, emak-emak di pasar sudah menggunakan QRIS, makanya kita juga harus digenjot digitalisasinya. Kita berharap dengan Bank Bengkulu dan BPKD kita untuk mengarah ke digitalisasi,” imbuh Hamka Sabri.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan digitalisasi ini permasalahan jaringan atau koneksi internet menjadi perhatian penting, namun Hamka menyebut jika di wilayah Bengkulu persoalan ini tidak terlalu signifikan mengingat tidak terlalu banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan internet.
”Memang ada beberapa daerah yang belum terjalin internet atau masuk dalam area blank spot ya, tapi tidak tidak begitu banyak lagi. Tadi juga sudah dipaparkan di atas 90 persen sudah ada jaringan, kita sudah memakai headphone,” urai Hamka Sabri.
Dirinya juga melalui kegiatan yang dilaksanakan pihaknya hari ini (kemarin,red) dapat memberikan hasil evaluasi yang terbaik dalam mengoptimalkan digitalisasi yang ada di wilayah ini. Selain itu, tim percepatan digitalisasi daerah juga diminta agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
”Kadang-kadang perencanaan tanpa dilakukan evaluasi dia kan berjalan begitu saja dan mubazir. Sehingga dalam hal ini ada perencanaannya, ada rencana aksinya, lalu sekarang dilakukan evaluasi pengembangan terhadap perluasan pelayanan digitalisasi dapat direalisasikan di Provinsi Bengkulu. Kita harapkan semangat tim ini harus betul-betul menggelora dan turun ke objek-objek peretribusian,” demikian Hamka Sabri.(red)
TA
